Dalam tahap perkembangan selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan struktur pemerintahan yang meliputi halhal sebagai berikut. Kebijakan pendidikan di indonesia disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah sistematika pendidikan dosen pengampu. Pentingnya partisipasi masyarakat dlm perumusan kebijakan. Pengertian otonomi adalah suatu hak, wewenang, sekaligus kewajiban yang memang diberikan kepada daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri segala bentuk urusan pemerintahan berikut kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di wilayah tersebut. Dec 06, 20 dalam perkembangannya, kebijakan otonomi daerah melaui uu no. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan. Daerah merupakan suatu tempat tertentu yang didiami oleh sekumpulan masyarakat. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakkan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan.
Dalam konteks itu kebijakan otonomi daerah atas dasar uu no. Peraturan perundangan tersebut, antara lain undang. Gambar 1 bentangan wilayah pantai dalam otonomi daerah dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Latar belakang otonomi pendidikan krisis yang dihadapi oleh bangsa indonesia disebabkan oleh lemahnya sistem perekonomian, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan pemerintah dalam penyiapan dana yang cukup untuk keperluan pendidikan.
Bentukbentuk partisipasi bagi peserta didik, dapat dilaksanakan di setiap kelas, contohnya, pembentukan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksiseksinya. Oleh karena itu, dalam uud negara republik indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak. Bentukbentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Doc ppkn otonomi daerah isna asyarota aina academia. Pengertian daerah otonom dan otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non pemerintah yang berada di daerah. Nanang dan hanif, mengarusutamakan partisipasi dalam proses kebijakan di pemerintah daerah, modul partisipasi, s2 politik lokal dan otonomi daerah ugm, yogyakarta. Sep 18, 2011 untuk mewujudkan citacita dan tujuan diberikannya otonomi daerah, pemerintahan daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam sistem ini pemerintah pusat mempunyai tugas tertentu yang pengembangannya di daerah. Di mana pemerintah daerah juga bukan merupakan pemerintah yang berdaulat. Otonomi daerah era reformasi di tinjau dari uu no 22 tahun. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan kehidupan dan diri mereka sendiri.
Secara bahasa etimologi otonomi berasal dari bahasa yunani, yaitu autos yang artinya sendiri, sedangkan namos yang artinya aturan atau undangundang. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku. Konsep otonomi daerah yang dapat diartikan sebagai kewenangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, di klaim banyak pihak masih belum. Setiap individu warga negara seyogyanya mengerti dan memiliki komitmen terhadap fondasi moral demokrasi yakni menghormati hak orang lain, mematuhi hukum yang berlaku, partisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan peduli terhadap perlunya kebaikan bagi umum. Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia nkri.
Pengaruh penerapan otonomi desa terhadap partisipasi. Asas otonomi adalah prinsip dasar p enyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Menurut benyamin hoesein, pengertian otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada diluar pemerintah pusat. Otonomi warga masyarakat tersebut harus tergambar nyata dalam proses partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dalam rowe dan freyer 2004 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah. Otonomi daerah daftar pustaka partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik video. Buku bse, diterbitkan oleh pusat perbukuan departemen pendidikan nasional. Hakekat otonomi daerah pengertian otonomi daerah adalah hak. Pembangunan suatu studi di distrik saifi kabupaten sorong selatan. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan desa hubungan antar status. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Yusron haris 200933008 nastiti fitria maharani 200933017 novi fitriana mandasari 200933020 krisma yeni rahayu 200933040 kelas a program studi. Hak otonomi memberikan peluang bagi masyarakat uuntuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah diberlakukan di indonesia melalui uu nomor 23 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah cont. Untuk memahami hakikat otonomi daerah hendaknya kita.
Partisipasi, legitimasi, masyarakat, pembangunan a. Materi kuliah administrasi pemerintahan daerah share ilmu hukum. Permendagri ri nomor 7 tahhun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat,dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalampembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandiriandalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pasal 1, ayat 8. Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu dilaksanakan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan otonomi ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat utuk mengurus diri sendiri. Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
Pendahuluan perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan dalam rangka menyusun rencana kegiatan. Otonomi daerah muncul sebagai bentuk veta comply terhadap sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru. Kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah. Melalui otonomi daerah peluang untuk melaksanakan demokrasi ekonomi terbuka lebar, sehingga ekonomi kerakyatan yang selama ini tiak mendapat perhatian, akan mendapat perlindungan. Dampak tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa dengan otonomi daerah, pemerintah daerah beserta seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah tersebut diberdayakan secara optimal. Konsekuensi akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Pada tanggal 7 agustus 2018 ini kita punya akan share artikel dengan judul bentukbentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, sebelumnya kami sudah membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah, dan sebelumnya lagi juga sudah dijelaskan mengenai pengertian, fungsi dan tujuan kebijakan publik. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan ri.
Pengertian otonomi daerah, tujuan, prinsip, asas dan hakikat. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hakhak masyarakat untuk mengetahui rights to information keputusan pemerintah terjamin. Visi dari otonomi daerah meliputi tiga ruang lingkup, yakni politik, ekonomi dan sosial. Joko riskiyono, partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang undangan. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka memperbaiki serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam. Dec 29, 2019 dalam negara kesatuan republik indonesia diperlukan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa dan negara maju lainnya. Dengan demikian setiap anggota keluarga akan mengembangkan potensi yang ada dan dimilikinya secara optimal dengan disertai rasa tanggung jawab. Keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Undangundang nomor 32 tahun 2004 memberikan batasan yang jelas tentang pengertian otonomi daerah. Salah satu wujudnya adalah dengan adanya otonomi daerah.
Zubaedi, wacana pembangunan alternatif, ragam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, arruzz media, yogyakarta, 2007. Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengertian otonomi daerah, daerah otonom dan hakikat otonomi. Dampak tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa dengan otonomi daerah, pemerintah daerah beserta seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah. Hal tersebut telah jelas bahwa pemberian otonomi kepada daerah pada intinya adalah untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah demi terciptanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pegembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta keserasian hubungan antara pusat dan daerah sesuai dengan. Ringkasan materi pkn kelas ix tentang otonomi daerah ppkn. Makalah demokrasi dan pendidikan demokrasi kukuh fany fatkhuloh. Adanya partisipasi bagi seluruh masyarakat indonesia amat berarti dalam rangka pembangunan di sektor ekonomi. Agar lebih memahami apa arti otonomi daerah, maka kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa ahli berikut ini 1. Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, maka pengertian partisipasi.
Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan isu penting. Otonomi daerah dapat diartikan juga sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarkat dan pelaksanaan. Otonomi daerah pengertian, tujuan, asas, prinsip, manfaat, makalah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengelola pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan perundangundangan dan peraturan daerah yang berlaku. Otonomi daerah otda adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pengertian kesatuan dan persatuan bangsa indonesia tugas. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat di daerah maka segala. Rencana adalah segala sesuatu yang belum dilakukan tetapi diharapkan dapat dilakukan. Otonomi daerah memudahkan masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah pusat melalui pemerintahan daerah. Partisipasi dalam otonomi daerah, masyarakat berperan serta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.
Pengertian otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang. Tata kelola pemerintahan yang baik good governance ayok. Hal tersebut juga bisa didukung dengan adanya pemberian fasilitas kredit mikro untuk bisa mengembangkan usaha kecil. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Sedangkan menurut patton 2005, hakekat dari konsep pembangunan adalah suatu. Perencanaan partisipatif saat ini terdukung dengan adanya otonomi daerah. Pengertian atau definisi otonomi daerah otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan pasal 1 huruf h uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Demokrasi yang hidup mengharuskan partisipasi aktif masyarakat dalam partai politik yang demokratis, kelompok masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang dan kemampuan masingmasing. Pengertian perencanaan partisipatif tejonuswantoro. Berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Apr 25, 20 tujuannya agar dapat memperoleh informasi tentang konteks social maupun dampak social terhadap masyarakat partisipatif adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan oleh masyarakat. Dalam pasal 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Jadi, pemerintah daerah maupun masyarakat daerah memiliki kebebasan untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan demi tercapainya tujuan yang dicitacitakan. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di indonesia. Unduh sebagai pptx, pdf, txt atau baca online dari scribd. Otonomi daerah pengertian, tujuan, asas, prinsip, manfaat. Dalam upaya implementasi dan memaksimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sistem pendidikan tersebut, sekarang dikembangkanlah konsep manajemen berbasis sekolah mbs, yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar stakeholder dalam pengelolaan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu. Pengaruh penerapan otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dalam. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan. Nov 07, 2015 otonomi daerah otoda di indonesia, meliputi.
Daerah menjadi salah satu isu paling mengemuka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khu susnya dalam konstelasi hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Daerah dpd, dan pemerintah dilakukan melalui mekanisme program. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan. Dalam undangundang no32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat.
Peranan pemerintah desa sederhana dalam memberdayakan masyarakat di era otonomi daerah. Strategi pemerintah mendorong dan meningkatkan partisipasi. Disamping persyaratan tersebut di atas, menurut davey 1988. Sehingga dapat kita artikan secara harfiah, bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri, segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya mutu pendidikan dan terganggunya proses pemerataan pendidikan.
Otonomi daerah dapat diartikan juga sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarkat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kemudian dalam artikel ini menjelaskan juga bentuk bentuk. Nov 30, 2019 sementara adanya otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan beragam upaya untuk mencapai keadilan ekonomi. Menurut ketetapan mpr ri nomor ivmpr2000, antara lain disebutkan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaransasaran sebagai. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, potensi daerah. Mar, 2011 ada dua asas pokok tentang demokrasi yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan pengakuan hakikat dan martabat manusia. Diantara persoalan yang dihadapi pendidikan di daerah sekarang adalah menyangkut mutu lulusan yang masih rendah, kondisi fisik sekolah yang memperhatinkan, kurangnya guru dan kualifikasinya yang tidak sesuai, ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan, merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam keragaman pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini untuk memperbesar kesadaran dan kreatifitas masyarakat sebagai salah satu penunjang terwujudnya integrasi nasional. Latar belakang partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang undangan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat lokal mereka sendiri sesuai dengan hukum.
Tujuan otonomi daerah latar belakang, prinsip, fungsi. Yang mana disini pemerintah daerah akan membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pusat dan sebagai jembatan agar pemerintah pusat dapat memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat di berbagai daerah di indonesia. Otonomi daerah otda adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang pelaksanaan otonomi daerah, yang meliputi pengertian otonomi daerah dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Bangsa dan tanah air indonesia merupakan satu kesatuan, walau pun bangsa kita terdiri dan berbagai suku bangsa, adat istiadat yang herbeda, dan keyakinan beragama yang. Pelaksanaan otonomi daerah pengertian otonomi daerah partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tanggung jawab dan disiplin masyarakat sumber. Salah satuu upaya pemerintah daerah mewujudkan perencanaan partisipatif adalah dengan musrenbang.
Sistim desentralisasi dan otonomi daerah menjamin terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Otonomi daerah memiliki tujuan peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik serta pengembangan kehidupan demokrasi di indonesia. Pengembangan ini dilakukan dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat pada proses politik yang berlangsung di daerah, seperti pilkada, penyaluran aspirasi di dprd, atau partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Menurut ketetapan mpr ri nomor ivmpr2000, antara lain disebutkan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaransasaran sebagai berikut.
1593 1465 1534 526 869 461 1607 322 1437 753 821 1021 1512 236 1478 67 458 554 944 769 512 456 864 571 1450 1273 987 1048 1252 321 1366 184 707 1228 504 351 1248 457 1184 989 1022 577 213 1154 417 1262